
Pantau - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Minggu, 13 Juli 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara teknis jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya pada bagian yang akan dilintasi kapal.
“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” ungkapnya.
Rencana Dimulai 2026, Tahun Ini Fokus Perencanaan
Dody menjelaskan bahwa pembangunan fisik jembatan ditargetkan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan teknis diselesaikan pada tahun 2025.
“Kalau komunikasi antara pusat dan daerah berjalan baik, kita harapkan tahun 2025 ini semua aspek teknis bisa diselesaikan. Tahun 2026 kita mulai konstruksi awal. Manfaatnya luar biasa besar,” ia mengungkapkan.
Rencana pembangunan jembatan yang telah muncul sejak tahun 2010 ini sebelumnya tertunda karena kendala koordinasi lintas instansi.
Kini, dengan komitmen yang diperlihatkan dalam kunjungan lapangan, pemerintah pusat menegaskan keseriusannya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sulawesi Tenggara.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Jembatan Buton–Muna akan memiliki total panjang 2.969 meter, terdiri dari jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, dan tambahan jalan pendekat sepanjang 215 meter.
Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung dengan ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalur ini akan masuk ke wilayah Kota Baubau.
Dody menegaskan bahwa proyek ini akan membuka akses ekonomi antarwilayah dan memberi dampak besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, serta perikanan.
“Buton Tengah yang selama ini terkesan tertutup akan menjadi lebih terbuka. Ini akan meningkatkan volume perdagangan dan membuka potensi daerah secara menyeluruh. Kehidupan masyarakat akan ikut terdongkrak,” tambahnya.
Pemerintah pusat dan daerah juga telah menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pembangunan jembatan yang diharapkan menjadi penghubung vital antarwilayah di Sulawesi Tenggara tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya