Pantau - Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang tahun 2024 yang akan berlangsung di lima daerah di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan indikasi intervensi dari pihak mana pun.
"Saya pikir sampai dengan hari ini memang intervensinya enggak ada. Seandainya kalau ada, silakan dibuktikan dan bisa disampaikan karena melaksanakan PSU banyak pengawasan, baik dari masyarakat maupun pihak negara," ungkapnya.
PSU dan Pilkada Ulang Digelar di Lima Daerah
PSU sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara, pada tanggal 6 Agustus 2025.
Sementara itu, pilkada ulang akan digelar di dua daerah, yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, pada tanggal 27 Agustus 2025.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mempertanyakan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu mengenai kemungkinan adanya intervensi dalam pelaksanaan pemilu di lima daerah tersebut.
"Ini perancangan sudah baik, anggaran sudah ada, kemudian yang melaksanakan sudah siap, tapi perlu satu pertanyaan yang harus jelas. Kalau ini tidak jelas, enggak usah dilaksanakan karena berbahaya," ujarnya.
KPU dan Bawaslu Tegaskan Tidak Ada Intervensi
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kompak menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam pelaksanaan PSU dan pilkada ulang.
"Klir, ya, enggak ada, ya? Kalau ada, enggak usah dilanjutkan, percuma karena nanti tidak akan berjalan dengan fair (adil). Jadi, itu yang perlu kita tandaskan. Jangan sampai bahwa kita sudah susah-susah, pemerintah, DPR menyetujui untuk ada anggaran, masih ada intervensi, masih ada kasak-kusuk dari pihak-pihak di luar yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pilkada ini. Tidak boleh ada itu," tegas Azis.
Ribka Haluk juga memaparkan bahwa persiapan umum di lima daerah berjalan masif dan lancar, termasuk dari sisi pendanaan dan kesiapan logistik.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan teknis oleh penyelenggara pemilu agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga.
"Kalau masalah kondisi keamanan masyarakat di luar, saya pikir ada pihak TNI dan Polri, kemudian ada juga lembaga masyarakat, tokoh agama, ini sangat ikut mendukung. Yang masih kita meragukan adalah kualitas pelaksanaannya dari penyelenggara. Ini yang mungkin paling penting sekali kita atensi betul, kita lakukan pendampingan, kemudian mitigasi-mitigasinya yang penting sekali kita jaga," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
