Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, membuka rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2026.
Rapat digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Juli 2025, dan menjadi bagian penting dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
"Rapat kerja hari ini akan membahas agenda utamanya, yaitu membahas rencana kerja dan anggaran serta RKP untuk tahun anggaran 2026," kata Misbakhun saat membuka rapat.
Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp47,1 Triliun dan Tambahan Rp4,88 Triliun
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang telah disampaikan kepada DPR, Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp47,132 triliun untuk Tahun Anggaran 2026.
Rincian usulan tersebut meliputi:
- Program dukungan manajemen: Rp45,485 triliun
- Program pengelolaan penerimaan negara: Rp1,460 triliun
- Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko: Rp186,5 miliar
Dua program lainnya, yaitu kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara, belum mencantumkan alokasi anggaran secara rinci.
Selain pagu utama, Kementerian Keuangan juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun untuk mendukung program strategis yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif awal, khususnya pada bidang kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara.
Transparansi dan Efektivitas Anggaran Jadi Sorotan DPR
Misbakhun menjelaskan bahwa dokumen RKA merupakan dasar penting dalam penyusunan APBN, karena mencakup rencana pendapatan, belanja, pembiayaan, program, dan kegiatan kementerian.
"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
DPR berharap rapat kerja ini menjadi ruang dialog yang produktif untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan prioritas pembangunan nasional dalam menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
