Pantau - Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI tahun anggaran 2024 yang mencapai 96,9 persen atau setara dengan Rp37,58 triliun.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyebut capaian tersebut patut mendapat penghargaan dan mendorong Kemendikdasmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa mendatang.
"Kami mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikdasmen RI yang mencapai Rp37,58 triliun atau 96,9 persen. Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun-tahun berikutnya," ungkapnya.
Transparansi, Pemerataan, dan Evaluasi Jadi Catatan Komisi X
Meski memberikan apresiasi, Komisi X DPR RI juga mencatat pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
" Kami melihat pentingnya evaluasi dan rencana kerja yang lebih matang, serta meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Agar pengelolaan keuangan dan barang negara semakin akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Hetifah menegaskan bahwa perhatian terhadap pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) serta daerah marginal, harus menjadi prioritas.
"Perhatian terhadap daerah 3T dan daerah marginal harus ditingkatkan. Kami meminta program afirmasi yang berfokus pada penyediaan layanan dasar pendidikan," tegasnya.
Prioritas lain yang ditekankan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk ketersediaan listrik dan sanitasi air bersih di lingkungan pendidikan.
Komisi X juga menyampaikan perlunya evaluasi terhadap program peningkatan kompetensi dan distribusi guru agar lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah.
"Program peningkatan kompetensi dan distribusi guru perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat menjawab tantangan mutu pembelajaran dan pemerataan tenaga pendidik di seluruh daerah dengan penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terbarukan," jelas Hetifah.
Konektivitas Dunia Pendidikan dengan Dunia Industri
Dalam mendukung keterampilan siswa, Komisi X juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
" Kami ingin memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja," ujarnya.
Selain itu, Komisi X meminta Kemendikdasmen melakukan evaluasi terhadap mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar prosesnya lebih transparan dan berkeadilan.
"Kami ingin memastikan prosesnya transparan dan adil, sehingga mampu menjaring calon murid berkualitas," tutup Hetifah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
