Pantau - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan pembentukan gugus tugas (task force) khusus di lingkungan parlemen ASEAN guna menghadapi tantangan teknologi digital, termasuk keamanan siber dan kecerdasan buatan (AI).
Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, usai mengikuti pertemuan Kaukus AIPA ke-16 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada 14–17 Juli 2025.
"Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan data pribadi," ungkapnya.
Ancaman Siber dan Etika AI Jadi Sorotan
Ravindra menyoroti adanya peningkatan ancaman siber sebesar 40 persen di kawasan ASEAN dalam tiga tahun terakhir.
Ia menyarankan agar negara-negara ASEAN memiliki standar minimum infrastruktur keamanan digital dan sistem pelaporan insiden siber yang saling terhubung.
"Negara-negara ASEAN harus punya standar minimum infrastruktur keamanan digital dan sistem pelaporan insiden siber yang saling terhubung. Ini bisa jadi langkah konkret parlemen dalam menjaga stabilitas kawasan," tegasnya.
Selain itu, Ravindra juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap penggunaan AI agar tidak menimbulkan diskriminasi atau bias sistemik.
Ia mencontohkan adanya kasus rekrutmen berbasis AI yang memprioritaskan laki-laki karena sistem menghitung “cuti melahirkan” sebagai kehilangan produktivitas.
"AI punya potensi besar, regulasi regional harus memastikan tidak ada pelanggaran hak atau ketimpangan yang disebabkan sistem otomatisasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa data pelatihan AI dan algoritma yang digunakan harus melalui penilaian etika (ethical assessment).
Komitmen AIPA untuk Keamanan dan Kesejahteraan Kawasan
Ravindra menyebut AIPA sebagai forum penting untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun kerangka regulasi bersama di tingkat ASEAN.
Ia menegaskan bahwa pembahasan dalam Kaukus AIPA ke-16 tidak hanya terbatas pada isu digital, tetapi juga mencakup kerja sama maritim, pencegahan kejahatan lintas batas, dan diplomasi parlemen.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun agenda legislatif yang sejalan dengan prinsip Piagam ASEAN guna mendukung keamanan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
