Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria menekankan pentingnya penggunaan tanda watermark pada setiap produk atau konten yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna membantu masyarakat membedakan informasi asli dan buatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar usai membuka Workshop AI Talent Factory di Universitas Gadjah Mada pada Jumat, 17 April 2026.
AI Sulit Dibedakan dari Konten Asli
Nezar menjelaskan bahwa perkembangan teknologi generatif AI saat ini mampu menghasilkan gambar dan suara yang sangat menyerupai kenyataan.
Ia menyebutkan bahwa AI bahkan dapat menciptakan suara seseorang yang tidak pernah mengucapkan pernyataan tertentu di dunia nyata.
Kondisi ini membuat konten digital hasil AI semakin sulit dibedakan dari konten asli oleh masyarakat luas.
"Sehingga, di sinilah pentingnya para pengembang dan pemakai AI itu untuk bisa memberikan satu tanda atau watermark bahwa ini adalah produk AI," ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan watermark menjadi langkah penting sebagai penanda bahwa suatu konten berasal dari teknologi AI.
Tujuan utama dari langkah tersebut adalah membantu masyarakat memahami mana informasi yang benar dan mana yang merupakan hasil rekayasa teknologi.
Lansia Rentan Terpapar Hoaks
Nezar menyoroti bahwa kelompok orang tua dan lansia menjadi pihak yang paling rentan terhadap kebingungan dalam membedakan informasi digital.
Kelompok tersebut dinilai memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban hoaks dan disinformasi yang dibuat dengan bantuan AI.
"Kita tahu banyak orang tua kita yang mungkin tidak mengikuti proses perkembangan digital, dan agak sulit membedakan apakah misalnya produk-produk informasi yang dihasilkan di jagat digital itu benar atau tidak," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.
Namun, regulasi tersebut belum secara khusus menyasar kelompok orang tua atau lansia.
"PP Tunas memang dikhususkan dan didedikasikan untuk pengaturan landskap digital yang sehat untuk anak-anak, jadi tidak menyasar yang tua-tua," tegasnya.
Pemerintah saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai perusahaan teknologi untuk mengimplementasikan aturan tersebut.
"Dialog terus berjalan dengan sejumlah take companies, sehingga dalam waktu dekat bisa diimplementasikan. Kita berterima kasih pada Google pada Meta, juga dengan Tiktok yang membangun komunikasi cukup baik dalam rangka implementasi PP Tunas ini," katanya.
- Penulis :
- Shila Glorya
