Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memperkuat kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah rawan bencana.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, dan Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Acara penandatanganan berlangsung di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025.
"Kerja sama antara Kementerian PU dengan TNI merupakan wujud nyata kolaborasi yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis," ungkap Diana Kusumastuti.
Fokus pada Konektivitas dan Penguatan Wilayah Strategis
Nota kesepahaman ini mencakup sektor-sektor strategis, seperti pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, serta penguatan sumber daya manusia khususnya di wilayah 3T dan rawan bencana.
Salah satu poin utama dari kerja sama ini adalah bidang konektivitas, yang ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bina Marga dan Aster Panglima TNI.
Contoh konkret kontribusi TNI dalam proyek infrastruktur ini adalah pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
"Kerja sama ini adalah kontribusi strategis. Kita juga sampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bukti bahwa negara hadir dalam pengabdian untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara serta kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Letjen TNI Muhammad Saleh Mustofa.
Sejalan dengan Arah Pembangunan Nasional
Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung implementasi program strategis PU608.
Dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita, pembangunan infrastruktur diposisikan tidak hanya sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemerataan dan ketahanan nasional.
"Ini sebuah bukti bahwa negara tak pernah absen dari tugasnya melayani seluruh masyarakat Indonesia," tegas Diana.
Fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PU untuk periode 2025–2029 diarahkan untuk menjadi enabler pertumbuhan ekonomi, menurunkan ICOR di bawah angka 6, mengentaskan kemiskinan hingga menuju 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun.
"Mari kita lanjutkan ikhtiar ini, bukan hanya sebagai kewajiban kelembagaan, tetapi sebagai panggilan nurani untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat persatuan bangsa, dan mempercepat keadilan sosial di seluruh penjuru negeri," tutup Diana.
- Penulis :
- Shila Glorya
