Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa isu kesetaraan gender dan perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional, bukan agenda sampingan.
"Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga para pemimpin, untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Isu kesetaraan gender dan perlindungan anak tidak boleh dianggap sebagai agenda sampingan, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional," tegasnya.
Care Economy Jadi Strategi Penguatan Peran Perempuan
Veronica menekankan pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui pengembangan sektor care economy, termasuk profesi caregiver dan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Menurutnya, profesi caregiver dan PRT perlu mendapatkan pengakuan sebagai profesi formal yang memiliki standar dan sertifikasi yang jelas.
Pengakuan ini diharapkan dapat memperluas lapangan kerja bagi perempuan, khususnya kelompok rentan, serta mengurangi risiko pekerja migran yang tidak terlindungi secara hukum.
"Pengembangan care economy akan menjadi roadmap pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender dan memperluas kesempatan kerja bagi kelompok perempuan rentan. Dengan menciptakan care center yang berkualitas, mengembangkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi caregiver dan pekerja rumah tangga dengan perlindungan hukum, Indonesia dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus mengatasi masalah sosial yang ada," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan care economy tidak akan efektif tanpa dukungan para profesional di bidang manajemen.
Menurut Veronica, peran manajemen sangat penting agar visi dan kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan.
Lingkungan Kerja Inklusif Jadi Cerminan Budaya Institusi
Selain itu, Veronica menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah terhadap perempuan.
Langkah-langkah tersebut mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang women-friendly, seperti cuti melahirkan, fasilitas menyusui, serta kebijakan anti diskriminasi dan anti kekerasan seksual.
Ia menambahkan bahwa komitmen terhadap kebijakan inklusif ini bukan semata-mata untuk memenuhi regulasi, melainkan sebagai wujud nilai dan budaya institusi yang berpihak pada keadilan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
