Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya evaluasi dan refleksi menyeluruh dalam proses transformasi kelembagaan Danantara guna memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Asep kepada wartawan di Bogor pada Rabu, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, BPI Danantara, dan PT Danantara Asset Management (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 22 Juli.
Asep menyebut masih terdapat kebingungan di kalangan publik terkait struktur kelembagaan Danantara.
Menurutnya, penting untuk memberikan kejelasan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing entitas dalam tubuh Danantara agar tidak terjadi mispersepsi.
Evaluasi Mendalam sebagai Fondasi Transformasi
Dalam rapat tersebut, Asep mengapresiasi pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disusun oleh Danantara Holding Operasional.
Namun, ia mempertanyakan belum adanya dokumen strategis yang serupa dari BPI Danantara selaku entitas super holding yang memayungi Danantara Holding Operasional.
Ia menekankan bahwa penyelarasan agenda kerja Danantara harus mengacu pada dokumen pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Kementerian BUMN diminta untuk berperan aktif sebagai regulator dan pengawas dalam transformasi ini.
"Transformasi tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan refleksi. Kalau kita abai atas evaluasi ke belakang, yang terjadi hanyalah pengulangan atas kesalahan yang sama," ungkapnya.
Asep juga mengingatkan agar proses transformasi tidak terjebak dalam praktik patronase dan lebih mengedepankan prinsip meritokrasi.
Ia mendesak pimpinan Danantara untuk menjelaskan sejauh mana evaluasi terhadap kinerja BUMN telah dilakukan dan bagaimana hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.
Harapan Publik dan Pentingnya Tata Kelola
RKAP yang disusun, lanjut Asep, harus berbasis pada hasil evaluasi dan landasan regulasi yang jelas.
Kebijakan yang diambil juga harus mencerminkan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan.
"Menurut hemat saya, ini bukan soal teknis, melainkan soal mendasar tentang bagaimana kebijakan pengelolaan Danantara dibangun di atas pondasi tata kelola yang ajeg dan berkesinambungan," ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa ekspektasi publik terhadap Danantara sangat tinggi, mengingat entitas ini diberi mandat untuk mentransformasi BUMN secara menyeluruh.
"Tugas kita adalah memastikan harapan besar ini tidak meleset. Evaluasi, refleksi, dan tata kelola yang baik adalah kuncinya," tegas Asep.
- Penulis :
- Arian Mesa
