Pantau - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menyatakan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya perlu segera dievaluasi guna mempercepat pencapaian target sesuai arahan pemerintah pusat.
Target Dapur Belum Tercapai, Akselerasi Jadi Kunci
"Program MBG ini sudah berjalan dan sekarang saatnya kita melakukan evaluasi pelaksanaannya di NTT agar bisa dipercepat sesuai arahan dan tugas dari pemerintah pusat", ungkap Melki.
NTT mendapatkan kuota pendirian dapur MBG sebanyak 800 dapur, dengan batas minimal 600 dapur.
Gubernur menegaskan bahwa percepatan pembangunan dapur harus disikapi dengan serius oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTT.
"Intinya, jumlah dapur di NTT harus semakin mendekati target yang harus dicapai", ujarnya.
Akselerasi ini penting agar anak-anak tidak kehilangan kesempatan mendapatkan makanan bergizi gratis.
Selain itu, percepatan pembangunan dapur juga berdampak pada lapangan kerja yang terlibat dalam program.
Melki menyebut bahwa Program MBG memiliki potensi besar untuk mengatasi stunting dan gizi buruk di wilayah NTT.
"Aspek gizi seharusnya bagus untuk siswa-siswi, balita, dan anak PAUD", tambahnya.
Dorong Pembentukan Satgas dan Perbaikan Tata Kelola
Gubernur juga menekankan bahwa program ini memiliki nilai ekonomi karena mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar sekolah dan dapur MBG.
Rantai pasok serta pembukaan lapangan kerja menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan.
"Intinya, tidak boleh lagi ada alasan tidak bisa dalam pelaksanaan MBG", tegas Melki.
Untuk mendukung percepatan, ia akan membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi.
Melki juga mendorong seluruh kabupaten/kota di NTT untuk membentuk satuan tugas serupa.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur menyinggung peristiwa keracunan makanan yang terjadi di Kota Kupang dan Sumba Barat Daya beberapa hari sebelumnya.
Ia berharap insiden serupa tidak terulang lagi.
Menurutnya, permasalahan tersebut bukan terletak pada desain Program MBG itu sendiri, melainkan pada tata kelola pelaksanaan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa penyajian makanan dalam program MBG harus selalu mengikuti pedoman dari Badan Gizi Nasional (BGN).
- Penulis :
- Aditya Yohan
