Pantau - Kementerian Pertanian memperkuat pengendalian penyakit hewan ternak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.
Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan nasional, koordinasi lintas wilayah, serta penguatan deteksi dini.
Penguatan ini ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis yang berpotensi meningkat saat lalu lintas ternak meningkat pada Hari Besar Keagamaan Nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Agung menilai langkah tersebut krusial untuk mencegah kerugian ekonomi dan menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman serta stabil.
Ia menegaskan pengalaman wabah penyakit hewan sebelumnya harus dijadikan pelajaran agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.
"Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas," ungkapnya.
Pemerintah telah menyiapkan langkah konkret pada tahun 2026 berupa alokasi vaksin, obat-obatan, dan sarana pendukung pengendalian penyakit hewan.
Salah satu fokus pengendalian adalah vaksin Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK.
Agung menekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan.
Ia menyoroti pentingnya vaksinasi dan penerapan biosekuriti oleh seluruh pihak terkait.
Perhatian Komisi IV DPR RI terhadap penyakit hewan menular strategis menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang membahas pengendalian PHMS dengan fokus pada PMK.
Agung menyampaikan respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Meski mendapat dukungan, Agung menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan.
Pemerintah tetap menyediakan alokasi khusus pengendalian PHMS meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas.
Pada tahun 2026, alokasi vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit mencapai sekitar 5,6 juta dosis.
Strategi vaksinasi PMK dilakukan dalam dua periode dan dinilai efektif menekan jumlah kasus.
Selain vaksinasi, kesiapan laboratorium veteriner menjadi perhatian utama sebagai garda depan deteksi dini.
Seluruh balai veteriner diminta memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik agar tidak terjadi keterlambatan penanganan.
"Jangan sampai ketika muncul kasus kita tidak siap melakukan deteksi. Kesiapan teknis ini menentukan cepat atau lambatnya respons kita," ujarnya.
Agung juga menyampaikan pesan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar tidak terjadi penyakit yang mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan.
Pengendalian PHMS dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan strategis.
Pangan strategis yang dimaksud meliputi daging, susu, dan telur.
Jika terjadi kasus penyakit hewan, penanganan harus segera dilakukan agar tidak mengganggu pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Pemerintah juga berupaya menjaga harga pangan strategis, termasuk harga sapi siap potong di tingkat peternak sebesar Rp55.000 per kilogram berat hidup.
- Penulis :
- Gerry Eka
