Pantau - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur senilai total Rp73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Dokumen usulan tersebut secara simbolis diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae pada forum Kunjungan Kerja masa reses persidangan IV tahun 2024–2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (25 Juli 2025).
Isi dokumen meliputi usulan pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, serta penanganan rob di Sayung, Demak.
Penanganan rob Sayung diusulkan melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 kilometer, kolam retensi, dan sistem pompa terintegrasi.
Penyerahan dokumen menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah, terutama pada kawasan rawan rob.
Empat Sektor, 80 Kegiatan Prioritas
Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diajukan dan terbagi dalam empat sektor utama, yakni:
Sebanyak dua kegiatan berada di sektor sanitasi dan limbah.
Enam kegiatan lainnya difokuskan pada penyediaan air minum.
Sebanyak 44 kegiatan mencakup pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan.
Sedangkan 28 kegiatan berada di sektor sumber daya air.
Beberapa kegiatan utama yang menjadi sorotan, antara lain penanganan banjir rob di Pantai Sayung, Demak dengan anggaran sebesar Rp1,7 triliun, termasuk pembangunan breakwater dan tanggul penahan rob.
Kemudian peninggian Jalan Kaligawe sepanjang lima kilometer menuju kawasan industri PT. Polytron dengan anggaran Rp139 miliar yang direncanakan pada 2025 hingga 2027.
Lalu, penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan dengan alokasi anggaran Rp785 miliar.
Terakhir, penanganan rob di Kabupaten Pemalang yang diusulkan dengan anggaran Rp105,5 miliar.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Ditekankan
Ahmad Luthfi menyampaikan permohonan agar Komisi V DPR RI turut mengawal usulan ini agar dapat masuk dalam program nasional.
"Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua kebutuhan infrastruktur di Jawa Tengah dapat dibiayai oleh APBD provinsi.
Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur di APBD Jateng hanya sekitar 15 persen dari total anggaran.
Oleh karena itu, Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan.
"Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua, pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama," ia mengungkapkan.
Gubernur Jateng itu menegaskan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat serta diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Acara penyerahan dokumen tersebut dihadiri oleh pejabat kementerian teknis mitra Komisi V, seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Provinsi Jawa Tengah.
- Penulis :
- Shila Glorya
