Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan mahalnya biaya politik.
Pendanaan Politik dan Peran Partai Harus Diperkuat
"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," ungkap Bima Arya.
Ia menjelaskan bahwa mahalnya biaya politik bukan hanya persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya sistem kaderisasi dan advokasi di partai politik.
Bima menyambut baik usulan peningkatan dana bantuan politik (banpol) kepada partai, meski menyadari wacana itu bukan hal yang populer di tengah masyarakat.
"Jadi party funding, pendanaan politik, ini sangat penting sekali," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa memperkuat institusi partai merupakan bagian penting dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan berintegritas.
Bima juga menyarankan pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu untuk menekan tingginya biaya penyelenggaraan dan meningkatkan efisiensi.
"Mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana sistem pemilu yang terus mengarah pada pemuatan perlembagaan partai politik," ucapnya.
Demokrasi Perlu Evolusi, Bukan Mundur
Menurutnya, perubahan sistem pemilihan tidak bisa hanya didorong oleh keluhan jangka pendek, tetapi harus dilihat dalam kerangka penguatan sistem politik secara keseluruhan.
Ia mencontohkan bahwa negara-negara maju seperti di Eropa juga menghadapi dinamika demokrasi dan terus melakukan perbaikan.
"Partai politik atau pemilih itu harus memperkuat integrasi bangsa, nggak boleh memecah belah gitu," tandasnya.
Dengan demikian, Bima Arya menilai bahwa solusi terhadap tingginya biaya politik seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan demokrasi, bukan sekadar perubahan sistem pemilihan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
