Pantau - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran terbuka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Pernyataan ini disampaikan Cucun sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan oleh DPR RI melalui bidang Korpolkam.
Satgas DPR Akan Respons PHK dan Mediasi Kasus Ketenagakerjaan
Satgas tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan bertugas untuk merespons berbagai isu ketenagakerjaan, termasuk gelombang PHK yang masih terjadi di berbagai sektor.
“Kita ada Satgas terkait tenaga kerja yang dibentuk oleh Wakil Ketua DPR Korpolkam, Pak Dasco. Semua hal yang berkaitan dengan informasi PHK, DPR akan selalu turun dan memediasi,” ujar Cucun.
Pernyataan itu ia sampaikan seusai kunjungan reses di Lembang, Jawa Barat, pada 26 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh pasif dan harus segera turun tangan setiap kali terjadi PHK, dengan mencari solusi konkret seperti intervensi permodalan, perluasan akses pemasaran, hingga pelatihan keterampilan kerja bagi korban PHK.
“Kalau proses PHK itu terjadi, negara harus hadir. Bisa jadi masalahnya akses permodalan atau di marketing. Kita ingin mencari jalan keluarnya,” ungkapnya.
Keterlibatan Industri Jadi Kunci Penanganan Pengangguran
Cucun juga menyoroti pentingnya peran serta sektor industri dalam mendukung program-program pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran.
Ia mencontohkan keberhasilan program Kartu Prakerja pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sebagai langkah strategis yang dapat dijadikan acuan.
“Pak Menko PMK punya rencana, misalnya dari pengalaman sebelumnya seperti program pra-kerja, ini semua nanti akan melibatkan sektor industri dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan pengangguran,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
