Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen meningkatkan infrastruktur jalur pendakian di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Tambora, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, guna memastikan keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar menyampaikan komitmen tersebut saat kunjungan kerja ke Taman Nasional Tambora pada 22–25 Juli 2025.
"Kita perlu memastikan bahwa akses pendakian aman, inklusif dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, karena hanya dengan cara itu wisata alam Gunung Tambora bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
Kunjungan diawali dengan pembukaan Rapat Koordinasi Intelijen Kementerian Kehutanan, diikuti dengan peninjauan langsung jalur pendakian dan fasilitas pendukung.
Infrastruktur dan Keselamatan Jadi Prioritas
Sulaiman menegaskan bahwa peningkatan fasilitas pendakian sangat mendesak, terutama di titik-titik rawan yang memerlukan papan informasi keselamatan, pagar pembatas, serta infrastruktur dasar lainnya.
Aspek keselamatan menjadi fokus utama, namun kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan kawasan wisata ini.
Gunung Tambora, yang secara administratif berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, ditetapkan sebagai taman nasional melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 111/MenLHK-II/2015 pada 7 April 2015.
Peresmian dilakukan Presiden Joko Widodo pada 11 April 2015, bertepatan dengan 200 tahun letusan dahsyat Gunung Tambora yang terjadi pada 11 April 1815.
Sebelum berstatus taman nasional, kawasan ini terdiri dari cagar alam seluas 23.840,81 hektare, suaka margasatwa 21.674,68 hektare, dan taman buru 26.130,25 hektare.
Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Azis Bakry, menyampaikan bahwa kawasan bibir kawah termasuk daerah rawan karena pasirnya labil dan jalurnya sempit, sehingga pemasangan pagar pembatas sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan.
Meskipun jalur pendakian Gunung Tambora tidak seberat Rinjani atau Semeru, sistem pengamanan yang terstruktur tetap dibutuhkan.
Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Kemenhut juga menekankan pentingnya pelatihan teknis bagi petugas taman nasional dan pemandu lokal sebagai bagian dari kesiapsiagaan pengelolaan wisata.
"Wakil Menteri mengingatkan pentingnya pelatihan teknis bagi petugas lapangan Taman Nasional Tambora agar siap menghadapi dinamika pengelolaan wisata alam yang semakin kompleks," ungkap juru bicara Kemenhut.
Sistem pelatihan ini akan mengacu pada model yang telah diterapkan di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, sebagai bagian dari evaluasi nasional setelah terjadinya insiden kecelakaan di kawasan tersebut.
"Kita harus belajar dan antisipatif," tambahnya.
Dalam operasional jalur pendakian, Balai Taman Nasional Tambora melibatkan masyarakat lokal.
Setiap pendaki wajib didampingi oleh pemandu atau porter dari warga sekitar.
Kebijakan ini menjadi strategi pemberdayaan masyarakat sekaligus penguatan pengawasan lapangan.
Gunung Tambora merupakan gunung berapi aktif setinggi 2.850 meter di atas permukaan laut yang membentang di bagian utara Pulau Sumbawa.
Saat ini terdapat empat jalur resmi pendakian, yaitu Jalur Doro Ncanga dan Pancasila di Kabupaten Dompu, serta Jalur Piong dan Kawinda Toi di Kabupaten Bima.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
