Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mendorong peningkatan akses sanitasi aman dan layak bagi warga, menyusul masih ditemukannya sekitar 850 kepala keluarga (KK) yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sembilan kelurahan.
Langkah yang diambil Pemprov melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah, hingga pamong setempat, untuk menyelesaikan persoalan sanitasi secara menyeluruh.
Fokus Pembangunan Fasilitas dan Perubahan Perilaku
Solusi yang diterapkan meliputi pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia, serta pemasangan tangki septik skala rumah tangga.
“Kalau memungkinkan pasang tangki septik di rumah tangga, itu yang kita lakukan. Tapi kalau lahan ada dan bisa bangun MCK komunal, itu jadi prioritas,” ungkap perwakilan Pemprov.
Tercatat bahwa mayoritas praktik BABS terjadi di kawasan permukiman padat yang sulit diintervensi karena keterbatasan lahan.
“Kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang permukiman padat, susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas, baik itu oleh instansi pemerintah atau perorangan,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 850 KK di sembilan kelurahan di Jakarta masih belum memiliki akses sanitasi yang layak, dengan rincian empat kelurahan di Jakarta Utara, dua di Jakarta Barat, dua di Jakarta Timur, dan satu di Jakarta Selatan.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov juga menargetkan perubahan perilaku warga, termasuk penetapan tenggat waktu untuk mengakhiri praktik BABS.
Target utama adalah tercapainya status sanitasi aman, yakni limbah domestik dibuang ke tangki septik dan disedot secara rutin.
Sementara itu, sanitasi layak mengacu pada kondisi di mana limbah dibuang ke tangki septik namun belum dilakukan penyedotan secara berkala.
“Kita harapkan minimal bisa tercapai sanitasi layak dulu, syukur-syukur bisa aman,” tegasnya.
Teknologi Biogas dan Target 921 KK Bebas BABS
Pemprov DKI juga tengah mengembangkan potensi pemanfaatan teknologi tepat guna, seperti pengolahan limbah menjadi biogas.
Contohnya diterapkan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, di mana limbah domestik diolah menjadi energi untuk kebutuhan rumah tangga.
“Ini membuka wawasan bahwa limbah pun bisa jadi sumber energi yang bernilai ekonomis bagi warga,” ujar Lies, salah satu pejabat Pemprov.
Program ini menargetkan sebanyak 2.936 jiwa dari 921 KK tidak lagi membuang air besar ke saluran atau sungai.
Untuk mendukung hal tersebut, terdapat 10 titik pembangunan tangki septik yang tersebar di Kelurahan Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov DKI optimistis Jakarta dapat mencapai sanitasi aman untuk seluruh warganya dalam waktu dekat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
