Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui meminta PT PLN (Persero) memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar masyarakat sekitar pembangkit listrik merasakan manfaat nyata, bukan hanya sekadar kontribusi pada ketahanan energi.
Dorongan DPR terhadap Program TJSL PLN
"PLN tidak boleh hanya bicara soal energi dan ekonomi makro. Warga sekitar operasi harus merasakan dampak positif melalui program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan," kata Alfons.
Ia menegaskan bahwa TJSL harus menjadi bagian integral dari operasi PLN, bukan sekadar formalitas.
Program TJSL menurut Alfons perlu diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, pelatihan keterampilan tenaga kerja muda, pengelolaan limbah dan rehabilitasi ekosistem pesisir, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Alfons juga menekankan pentingnya pelaksanaan TJSL secara transparan, terukur, dan berkelanjutan.
"Komisi XII DPR RI akan mendorong agar PLN memiliki peta jalan TJSL yang jelas. Evaluasi TJSL bahkan perlu menjadi syarat perpanjangan izin operasional pembangkit ke depan," ujarnya.
Data Energi Nasional dan Dampak Sosial Lingkungan
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2024–2025 mencapai 100,6 gigawatt (GW), dengan sekitar 85 persen masih berbasis fosil dan 15 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT) seperti air, panas bumi, biomassa, surya, angin, dan sampah.
Kapasitas terpasang EBT saat ini meliputi PLTA sekitar 6–7 GW, PLTP 2,6 GW, serta gabungan biomassa, tenaga surya, angin, dan pembangkit EBT lain sebesar 1–2 GW.
Sekitar 60 persen pembangkit PLN berada di radius kurang dari 10 kilometer dari permukiman padat penduduk.
Laporan International Energy Agency (IEA) 2024 menyebutkan bahwa pembangkit berbasis fosil menyumbang 35 persen emisi karbon dioksida sektor energi Indonesia.
Sementara itu, studi Bappenas 2023 menunjukkan daerah dengan pembangkit mengalami pertumbuhan ekonomi 1,2–1,5 persen lebih tinggi, namun juga menghadapi risiko kesehatan dan polusi udara hingga 15–20 persen lebih besar.
Alfons menilai dengan skema TJSL yang kuat, dana CSR sektor kelistrikan bisa lebih efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung transisi energi nasional dan target penurunan emisi.
"PLN harus hadir sebagai mitra pembangunan. TJSL adalah jembatan untuk memastikan pembangunan energi berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat," tuturnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
