Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ke Istana Kepresidenan untuk melaporkan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dan hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak.
1,9 Juta Penerima Bansos Tidak Lagi Berhak
Gus Ipul menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret 1,9 juta nama penerima bansos yang tidak layak berdasarkan pemutakhiran data nasional terbaru.
"1,9 juta lebih itu sudah dinyatakan tidak berhak untuk menerima bansos lagi dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pencoretan dilakukan setelah pemerintah daerah dan pendamping program melakukan kunjungan langsung ke rumah penerima untuk memastikan kelayakan.
Selain itu, hasil verifikasi juga dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis pembaruan resmi setiap tiga bulan.
Nama-nama yang tidak sesuai kriteria kemudian dialihkan kepada penerima baru yang lebih membutuhkan.
Perketat Penyaluran Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025
Pemerintah terus memperketat penyaluran bansos sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Inpres tersebut menugaskan BPS untuk mengkonsolidasikan data penerima bansos secara nasional agar menjadi pedoman tunggal bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Melalui Inpres Nomor 4 ini kita ingin memastikan bansos tepat sasaran. Apakah datanya sudah sempurna? Belum. Karena setiap hari ada warga yang meninggal, lahir, menikah, atau pindah domisili dan pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus," ujar Gus Ipul.
Pemutakhiran data dilakukan setiap hari oleh pemerintah daerah dan pendamping program, sementara BPS melakukan perankingan untuk menentukan prioritas penerima bantuan.
Selain memengaruhi distribusi bansos, pembaruan data juga berdampak pada program bantuan iuran BPJS Kesehatan, di mana lebih dari 9 juta peserta dialihkan kepada penerima baru yang masuk kategori prioritas berdasarkan desil kesejahteraan 1 hingga 4.
- Penulis :
- Arian Mesa
