Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan keprihatinannya atas hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menunjukkan lebih dari 50 persen perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi.
Menurut Yahya, fenomena PHK tidak bisa dilihat semata sebagai masalah hubungan industrial, tetapi merupakan gejala sistemik dari krisis adaptasi ekonomi nasional terhadap tekanan global dan pelemahan daya beli dalam negeri.
"PHK besar-besaran tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tapi juga menimbulkan efek domino pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional," ungkapnya.
Dorongan untuk Respon Kebijakan yang Terintegrasi
Yahya menekankan pentingnya kebijakan yang terintegrasi lintas sektor dan berpihak pada keberlanjutan usaha serta perlindungan tenaga kerja.
"Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha menanggung beban sendiri tanpa kehadiran negara dalam bentuk intervensi kebijakan yang konkret," tegasnya.
Survei Apindo menyebutkan lebih dari separuh perusahaan responden telah melakukan PHK akibat ketidakpastian ekonomi, dan tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut.
Sebagai solusi, Yahya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja di sektor terdampak.
"Harus ada juga skema perlindungan sosial yang fleksibel dan adaptif terhadap gelombang PHK, terutama bagi pekerja informal dan kontrak," tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan PHK agar tetap sesuai dengan hukum dan melalui dialog sosial antara pengusaha dan pekerja.
Yahya menegaskan bahwa keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja bukan dua hal yang bertentangan, melainkan harus saling menopang terutama di masa krisis.
"Negara tidak boleh hadir hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengarah kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
