Pantau - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa peluncuran aplikasi Real-Time Monitoring Village Management Funding atau “Jaga Desa” merupakan langkah maju dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Jawa Barat.
Pemkab Bogor Siap Dukung Sistem Pengawasan Dana Desa Digital
Dalam acara peluncuran aplikasi Jaga Desa yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan digelar di Desa Sukasari, Kabupaten Subang, pada Selasa malam, 29 Juli 2025, Rudy menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap sistem pengawasan berbasis digital tersebut.
“Saya sampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas peluncuran aplikasi Jaga Desa. Aplikasi ini menjadi langkah maju untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipantau secara real-time oleh berbagai pihak,” ujar Rudy.
Rudy menilai bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan dana desa adalah kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih, cepat, dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan terpadu melalui integrasi dengan aplikasi Jaga Desa.
Wujud Kolaborasi Antardaerah untuk Tata Kelola Desa yang Lebih Baik
Dalam kesempatan yang sama, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Ia menyebut bahwa pihaknya telah menandatangani naskah kerja sama dan komitmen bersama dalam peluncuran tersebut.
“Ini bukan sekadar formalitas, tapi bukti komitmen kami menghadirkan pemerintahan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Aplikasi Jaga Desa memungkinkan pemantauan penggunaan dana desa secara real-time oleh pemerintah dan masyarakat, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program desa.
Platform digital ini juga memperkuat sistem pelaporan keuangan berbasis data dan transparansi lintas sektor.
Kegiatan peluncuran aplikasi turut dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Inisiatif ini mencerminkan semangat kolaboratif untuk menghadirkan pengawasan keuangan desa yang lebih modern, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
