Pantau - Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Wisata Bersih (GWB) ke-11 yang digelar Kementerian Pariwisata RI pada Rabu, 30 Juli 2025.
Strategi Jangka Panjang Pariwisata Berkelanjutan
GWB bukan sekadar aksi bersih-bersih, melainkan bagian dari strategi memperkuat destinasi wisata yang mengedepankan budaya dan keberlanjutan lingkungan.
Masruroh, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Transformasi Digital dan Inovasi, menjelaskan bahwa Pulau Penyengat dipilih karena nilai historisnya sebagai pusat sejarah dan spiritualitas Melayu di Indonesia.
"Pulau Penyengat dipilih karena nilai historisnya sebagai pusat sejarah dan spiritualitas Melayu di Indonesia," ungkap Masruroh.
Ia menegaskan bahwa GWB adalah langkah membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan dan inklusif.
"Pariwisata yang bersih adalah pariwisata yang bermartabat. Kebersihan bukan sekadar indikator layanan, tetapi cerminan peradaban dan karakter bangsa. GWB harus tumbuh sebagai budaya, bukan sekadar agenda tahunan," tambahnya.
Masruroh juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dinilai serius menjaga dan mengembangkan Pulau Penyengat sebagai kawasan pariwisata unggulan berbasis budaya.
Pulau Penyengat dikenal sebagai warisan Kesultanan Riau-Lingga yang memegang peran penting dalam sejarah Melayu dan kini menjadi ikon pariwisata sejarah nasional.
Aksi Bersih-Bersih Libatkan Masyarakat dan Multipihak
Gerakan Wisata Bersih kali ini dilaksanakan di sepanjang pantai sekitar Balai Adat serta seluruh kawasan permukiman warga Pulau Penyengat.
Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pariwisata, dan pegiat lingkungan.
"Pulau Penyengat memiliki peran penting sebagai pintu gerbang wisata bahari yang memadukan keindahan alam pesisir, potensi ekowisata, serta kekayaan budaya dan sejarah lokal," ujar Hasan.
Ia menekankan bahwa GWB diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan destinasi secara bertanggung jawab.
Pemerintah pusat dan daerah juga tengah mendorong penguatan infrastruktur kawasan, seperti pembangunan dermaga terpadu, peningkatan konektivitas transportasi laut, serta kolaborasi multipihak antara pelaku wisata, pengelola situs budaya, dan masyarakat.
"Tak kalah penting adalah dampak jangka panjang terhadap pengembangan pariwisata nasional, terutama di kawasan perbatasan dan kepulauan," tutup Hasan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
