Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memperkuat langkah pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui supervisi langsung di Kantor Gubernur Sultra, Kendari.
Fokus pada Tata Kelola Pemerintahan dan SDA
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menyampaikan bahwa KPK memberikan perhatian serius pada berbagai sektor krusial dalam pemerintahan daerah.
"Dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kemudian manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, ada juga pengelolaan barang milik daerah, aset daerah, dan penguatan APIP", ujarnya.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah pusat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Sultra.
"Yang kebetulan di sini (Sultra) kaya dengan sumber daya alam", tambahnya.
Agung mengimbau kepala daerah untuk tegas terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
"Kan dia (pemerintah daerah) punya hak untuk melaporkan, misalnya ke merusak lingkungan, boleh-boleh saja (dilaporkan) nanti ada proses hukumnya", tegasnya.
Komitmen Bersama Pemerintah Daerah
Agung menegaskan bahwa meskipun perusakan lingkungan bukan merupakan ranah langsung KPK, pemerintah daerah tetap bisa memulai langkah hukum jika ditemukan indikasi kerusakan dan tidak adanya kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kunjungan KPK ini sekaligus merupakan balasan atas kunjungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke KPK pada bulan sebelumnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyambut baik kedatangan KPK dan menyebutkan bahwa kunjungan tersebut juga untuk pelaksanaan supervisi pemerintahan.
"Kita juga memanfaatkan untuk melakukan komitmen untuk pakta integritas pencegahan korupsi (bersama KPK)", ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
