Pantau - Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan dukungan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya pikir tidak ada kaitannya," ungkap Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/8).
Dukungan PDIP Dinilai Sudah Disampaikan Sebelumnya
Dasco menjelaskan bahwa jauh sebelum pengumuman amnesti kepada Hasto maupun Kongres ke-6 PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai baik.
"Dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," ujarnya.
Ia menyambut baik sikap PDIP tersebut dan menyatakan bahwa dukungan disertai kritik yang membangun sangat diperlukan bagi jalannya pemerintahan.
"Saya menyimak juga di pidato Bu Mega ya, mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya," tuturnya.
Dasco juga menyampaikan bahwa dukungan dan masukan konstruktif dari partai politik lainnya akan sangat bermanfaat dalam memaksimalkan program-program pemerintah.
Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah PDIP akan ikut bergabung dalam pemerintahan secara resmi.
"Saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan, ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya karena hal ini saya belum dengar," katanya.
Sikap PDIP: Tidak Masuk Kabinet, Tapi Tetap Dukung Pemerintah
Dalam agenda Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyampaikan bahwa Megawati telah mengarahkan seluruh kader untuk mendukung upaya positif pemerintah.
"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy dalam pernyataannya di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.
Pada Sabtu (2/8), Megawati menyampaikan bahwa PDIP tidak akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih, namun tetap akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," tegas Megawati dalam pidatonya di Kongres ke-6 PDIP.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi, namun tetap akan bersikap kritis terhadap penyimpangan terhadap nilai-nilai konstitusi, Pancasila, dan hukum.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tegas Presiden ke-5 RI tersebut.
Menurut Megawati, keberpihakan partai ditentukan oleh prinsip kebenaran dan moralitas politik, bukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan.
"Itu adalah ajaran Bung Karno yang harus kita pegang teguh," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
