
Pantau - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa sejumlah negara di kawasan Afrika hingga Amerika Latin menunjukkan minat tinggi untuk belajar strategi hilirisasi mineral kritis dari Indonesia.
"Mereka (negara penghasil mineral kritis) ingin belajar dari keberhasilan Indonesia yang tadinya menjual bahan baku, kini diolah dan berhasil meningkatkan nilai 10 kali lipat," ungkap Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kemlu, Dindin Wahyudin, dalam International Battery Summit yang digelar di Jakarta pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Indonesia Jadi Rujukan, Forum Negara Penghasil Mineral Digelar
Minat negara-negara berkembang tersebut tercermin dari partisipasi mereka dalam Forum Negara Penghasil Mineral Kritis (Critical Mineral Producing Countries Forum) yang digelar oleh Kemlu Indonesia pada Juni 2025.
Negara-negara yang hadir antara lain Argentina, Brazil, Kuba, Sri Lanka, Vietnam, Zimbabwe, Kenya, Mozambik, dan sejumlah negara lainnya.
"Jadi, Kemlu khususnya tentu dengan kementerian terkait akan terus mendukung keberhasilan Indonesia dan dikenal di luar negeri," tambah Dindin.
Forum ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara pionir dalam transformasi industri pertambangan berbasis hilirisasi.
Standar ESG Nasional Disiapkan, Mengacu pada Praktik Global
Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan standar pertambangan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dengan mengacu pada tiga aspek utama: lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance), atau dikenal dengan istilah ESG.
"Kita harus memulai ESG-nya, ya. Kan pertambangan yang terkait dengan ESG ini penting dan harus kita mulai dari sekarang," tegas Dindin.
Standar nasional ini dirancang untuk disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, namun tetap mempertimbangkan praktik dan acuan internasional yang diakui secara global.
"Ini yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara berkembang yang tadi, yang ingin tahu di mana posisi hilirisasi Indonesia terkait dengan ESG," ujarnya.
Pengembangan standar ini akan menjadi tanggung jawab utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup, dengan dukungan penuh dari Kemlu dalam aspek diplomasi ekonomi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf