Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan apresiasi atas aksi heroik seorang bidan bernama Dona Lubis dari Puskesmas Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang menyeberangi sungai deras demi mengantarkan obat kepada pasien penderita tuberkulosis (TBC).
Kisah perjuangan Dona viral di media sosial setelah videonya menyeberangi Sungai Batang Pasaman tersebar luas.
Peristiwa ini terjadi menyusul putusnya jembatan sepanjang 15 meter yang menghubungkan ke Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, sejak 1 Agustus 2025.
Meski akses jalan terputus, Dona tetap menjalankan tugasnya dan menyatakan bahwa membantu pasien adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan.
Puan menyebutkan bahwa tindakan Dona patut dihormati, namun juga menyingkap persoalan yang lebih besar terkait ketimpangan pembangunan.
"Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati, tetapi kita harus jujur bahwa negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang belum hadir", ungkapnya.
Dedikasi Pribadi Tidak Boleh Menutupi Kegagalan Sistem
Menurut Puan, tindakan Dona menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas dan layanan kesehatan yang memadai.
"Ketika satu jembatan rusak menyebabkan terputusnya akses ke fasilitas kesehatan, maka yang terganggu bukan hanya alur logistik, melainkan potensi hilangnya nyawa manusia", ia mengungkapkan.
Puan menekankan bahwa keberanian dan dedikasi pribadi tidak boleh menjadi penutup atas kekurangan sistem layanan publik.
"Akses kesehatan yang setara dan aman adalah hak setiap warga negara, yang semestinya menjadi tanggung jawab Negara", tegasnya.
Puan juga mengatakan bahwa ini bukan hanya soal satu tenaga medis atau satu pasien, tetapi menyangkut keadilan pembangunan di seluruh wilayah.
"Ini bukan hanya soal satu bidan atau satu pasien. Ini soal sistem. Soal keadilan pembangunan. Kita harus pastikan bahwa program-program infrastruktur dan kesehatan benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan", ujarnya.
DPR Akan Kawal Anggaran dan Perbaikan Infrastruktur
Ketua DPR RI itu mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat infrastruktur penghubung ke fasilitas kesehatan di wilayah rawan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Ia mendorong penyusunan peta risiko layanan kesehatan guna mengidentifikasi titik-titik kritis dalam akses dan distribusi tenaga medis.
"Serta jaminan keselamatan dan perlindungan kerja bagi tenaga medis lapangan, dan sistem transportasi darurat yang bisa menjangkau lokasi sulit harus dituntaskan", tambah Puan.
Pemerintah juga diminta untuk menyusun kebijakan insentif berbasis risiko geografis dan tingkat keterpencilan, agar tenaga medis terlindungi dan dihargai.
"Ini agar para bidan, perawat, dan dokter tidak hanya diminta mengabdi, tetapi juga dilindungi", katanya.
DPR RI berkomitmen untuk mengawal pengalokasian anggaran dan implementasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kami di DPR akan memastikan agar anggaran kesehatan dan infrastruktur tidak hanya besar di pusat, tapi benar-benar sampai ke pinggir-pinggir republik ini, tempat warga tetap butuh hidup sehat dan aman", ungkap Puan.
Ia menegaskan bahwa pelayanan negara kepada masyarakat di daerah terpencil mencerminkan sejauh mana negara hadir dalam kehidupan warganya.
"Negara harus hadir, bukan hanya melalui program besar dan laporan statistik, tetapi melalui jembatan yang berdiri kokoh, akses yang aman, dan kehadiran yang dirasakan nyata oleh rakyat", tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
