Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Soroti Biaya Transportasi dan Aksesibilitas
BHS menekankan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan IKN benar-benar dapat menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus mengakomodasi kebutuhan jutaan orang.
Ia membandingkan Jakarta yang saat ini memiliki sarana transportasi lengkap dengan IKN yang dinilai akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut.
Menurutnya, jika 2 juta orang harus terbang ke IKN dengan tarif rata-rata Rp1,5 juta, maka total biaya transportasi bisa mencapai Rp3 triliun per hari, belum termasuk biaya penginapan.
"Jakarta punya semua moda transportasi, sementara di IKN nanti masyarakat akan sangat bergantung pada pesawat atau kapal laut," ungkapnya.
BHS juga mempertanyakan bagaimana masyarakat dari Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur akan mengakses IKN tanpa menambah beban biaya dan waktu perjalanan.
Keterbatasan Infrastruktur IKN
Dari sisi infrastruktur, BHS menyoroti keterbatasan kapasitas bandara yang ada.
Ia menyebut Bandara Sultan Aji di Balikpapan hanya memiliki 30 parking stand pesawat, sedangkan Bandara IKN yang sedang dibangun diperkirakan hanya mampu menampung 600 penumpang per hari.
"Kebijakan pemindahan ibu kota tidak boleh menyulitkan atau membebani rakyat, apalagi jika infrastruktur pendukung belum siap," tegasnya.
BHS meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini secara cermat sebelum memutuskan langkah akhir pemindahan ibu kota.
- Penulis :
- Aditya Yohan
