Pantau - Ribuan tamu undangan dari dalam dan luar negeri, termasuk 12 ketua parlemen negara sahabat dan para pejabat tinggi negara, akan memadati Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat, 15 Agustus 2025, untuk menghadiri rangkaian acara kenegaraan.
Koordinasi Pengamanan Ketat Lintas Lembaga
Acara tersebut meliputi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar koordinasi pengamanan bersama TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman.
Plt. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah, memimpin rapat koordinasi pengamanan sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 18 Agustus.
"Alhamdulillah, rapat hari ini dihadiri semua pihak yang kami undang. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi demi kelancaran acara kenegaraan yang sangat penting ini," ungkapnya.
Skenario pengamanan telah disusun jauh hari untuk mendukung agenda, termasuk Pidato Presiden RI terkait Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Antisipasi dilakukan terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah tamu undangan tahun ini.
Tamu kehormatan yang dijadwalkan hadir antara lain para duta besar, penerima penghargaan teladan, dan belasan ketua parlemen dunia.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pembatasan Kehadiran Pegawai
Persoalan parkir menjadi salah satu fokus pengamanan karena kapasitas lahan di kompleks DPR terbatas.
"Persoalan parkir menjadi perhatian serius karena kapasitas di kompleks DPR terbatas. Kami sudah menyiapkan lokasi parkir tambahan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), lapangan tembak, TVRI, dan beberapa titik lainnya," jelas Rudi.
Setjen DPR RI akan mengeluarkan edaran khusus yang membatasi kehadiran pegawai pada 15 Agustus 2025.
Hanya unit kerja yang terkait langsung dengan kegiatan yang diwajibkan hadir, sementara unit kerja lainnya akan menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA).
Kebijakan pembatasan kehadiran ini juga berlaku bagi pegawai DPD dan MPR untuk meminimalisasi kepadatan di kompleks.
"Kami berharap pada tanggal 15 nanti, acara dapat berlangsung lancar, aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
