Pantau - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menanggapi isu adanya pegawai BUMN yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan menegaskan pentingnya verifikasi data agar bantuan tepat sasaran.
Pentingnya Akurasi Data
“Mengenai data, saya tetap menekankan bahwa verifikasi data itu paling penting. Jangan sampai program-program tersebut salah sasaran, di mana orang yang berhak tidak mendapatkan, sementara orang yang tidak berhak justru menerima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai akurasi data harus menjadi pegangan utama pemerintah.
“Data yang akurat adalah pegangan utama,” tegasnya.
Ia meminta proses verifikasi dilakukan ketat agar penerima BSU sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Ketentuan Penerima dan Pengawasan DPR
BSU merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh penerima upah yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah batas tertentu, untuk menjaga daya beli pekerja terdampak kondisi ekonomi.
Mengacu Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, pegawai BUMN dapat menerima BSU jika memenuhi syarat, seperti bergaji di bawah ambang batas dan bukan PNS atau anggota TNI/Polri.
Temuan pegawai BUMN sebagai penerima bantuan kerap menuai sorotan publik, terutama jika penerimanya dianggap memiliki penghasilan atau fasilitas memadai.
Puan menegaskan DPR RI akan mengawasi penyaluran BSU agar tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar terdaftar dalam sistem,” ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
