Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan bahwa pupuk merupakan faktor krusial dalam peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian serta budi daya ikan nasional.
Program pupuk bersubsidi, menurutnya, dirancang untuk memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung ketahanan pangan, menekan biaya produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Panggah menekankan pentingnya penguatan tata kelola produksi dan distribusi pupuk bersubsidi, terutama agar proses pendistribusiannya dapat lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
"Dari segi suplai, kapasitas produksi PT Pupuk Kaltim sangat memadai. Fasilitas pabriknya modern, teknologinya canggih, dan kapasitas produksinya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Persoalan yang sering muncul selama ini justru di sisi distribusi, khususnya untuk pupuk bersubsidi," ujarnya.
Sederhanakan Pengawasan dan Dorong Hilirisasi
Ia menilai kebijakan baru yang memusatkan tanggung jawab pengadaan dan distribusi pada Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia akan mempermudah pengawasan, baik oleh pemerintah maupun DPR.
"Dengan pengaturan yang lebih sederhana, pemantauan pelaksanaan distribusi akan lebih mudah dan terukur," jelasnya.
Panggah juga menyoroti peran strategis PT Pupuk Kaltim yang telah tumbuh menjadi industri pupuk besar dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang kuat.
Ia menyebut perusahaan tersebut berpotensi menjadi basis pengembangan industri kimia nasional melalui hilirisasi gas alam.
"Tidak hanya pupuk, hilirisasi gas alam membuka peluang besar untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti ammonium nitrat, asam asetat, dan metanol. Kalau ini didukung kebijakan pemerintah, PT Pupuk Kaltim bisa menjadi pusat pengembangan industri kimia yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian," tegasnya.
Menurutnya, dukungan DPR tidak hanya terbatas pada penguatan produksi pupuk, tapi juga pada pengembangan nilai tambah melalui sektor industri kimia.
"Kalau hanya pupuk, variasi produknya terbatas dan bisnisnya sempit. Kalau dikembangkan menjadi basis industri kimia, manfaatnya jauh lebih besar bagi negara," katanya.
Perbaikan Distribusi dan Evaluasi Lapangan
Dalam hal distribusi pupuk bersubsidi, Panggah mengapresiasi berbagai langkah perbaikan pemerintah, antara lain melalui:
Penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berbasis digital
Penataan ulang peran penyuluh
Pembenahan jalur distribusi dari produsen, distributor, hingga pengecer
"Meskipun di beberapa daerah masih ada kendala, saya melihat progresnya positif. Kita ingin sistem ini konsisten berjalan agar distribusi tepat waktu dan tepat sasaran," ucapnya.
Kunjungan kerja ini juga dimaksudkan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, penyuluh, distributor, pengecer, hingga kelompok tani, terkait efektivitas pengawasan distribusi pupuk serta kesiapan kelembagaan lokal.
"Kami berharap pertemuan ini memberikan masukan, data, dan fakta yang bisa menjadi dasar rekomendasi Komisi IV DPR RI. Targetnya, tata kelola pupuk bersubsidi semakin baik, sehingga petani dan pembudidaya ikan bisa mendapatkan pupuk tepat waktu, berkualitas, dan sesuai kebutuhan," jelasnya.
Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka meninjau implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.
- Penulis :
- Aditya Yohan
