Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk mengawal keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya.
Instruksi Presiden untuk Proyek Strategis
Saat ini layanan kereta cepat baru melayani rute Jakarta–Bandung.
"Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami, Kemenko Infrastruktur untuk mengawal keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya," ungkap AHY.
Ia menilai kehadiran Kereta Cepat Jakarta–Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa.
Dengan sistem berkecepatan tinggi, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antardaerah.
Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun kereta cepat untuk menciptakan kawasan pemukiman dan pusat ekonomi baru di luar Jabodetabek.
"Intinya bagaimana ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat kita di Pulau Jawa," ujarnya.
Tahap Studi dan Tantangan ke Depan
AHY menjelaskan rencana pembangunan jalur hingga Surabaya masih dalam tahap studi mendalam.
Pemerintah ingin memastikan aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang.
Pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung hasil kerja sama Indonesia–China akan menjadi acuan.
"Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi pembelajaran. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice. Hal-hal yang sudah baik, juga bisa menjadi referensi kita," jelasnya.
Komunikasi proyek ini akan dibuka luas dengan pihak dalam dan luar negeri yang memiliki ketertarikan dan kemampuan.
"Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kita ingin pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible," tegas AHY.
Ia mengakui pembangunan jalur hingga Surabaya akan menghadapi tantangan besar seperti persoalan lahan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
"Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas K/L, tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Tria Dianti
