Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi membentuk tim percepatan pemekaran enam calon daerah otonomi baru (DOB) tingkat kabupaten untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan mempercepat pembangunan daerah.
Tim ini memiliki tugas utama membantu calon kabupaten baru dalam menyiapkan kelengkapan administrasi serta mengawal proses pemekaran di Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia.
"Tim ini akan bekerja membantu calon kabupaten baru untuk menyiapkan kelengkapan administrasi sambil menunggu pencabutan moratorium dari Presiden," ungkap Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Imeko dan Raja Ampat Selatan Sudah Disetujui Kemendagri
Dari enam calon DOB yang diajukan, hanya dua yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Imeko yang merupakan bagian dari Kabupaten Sorong Selatan, serta Raja Ampat Selatan di Kabupaten Raja Ampat.
"Tugas kita adalah mengawal dua calon DOB ini menjadi prioritas, namun empat calon DOB lain seperti Raja Ampat Utara, Malamoi, dan Maybrat Sau serta Mpur juga mendapatkan apresiasi yang sama," ujar Elisa.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pemerintah pusat sangat penting dalam proses pemekaran ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Selama kampanye, saya sudah melihat bahwa Imeko harus diperjuangkan bersama-sama dalam kondisi apa pun," tegasnya.
Gubernur Elisa Kambu menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Imeko merupakan langkah strategis untuk membuka isolasi dan mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini sulit berkembang.
"Jika tidak, maka Imeko akan tetap stagnan. Dari Kabupaten Sorong Selatan ke Imeko, orang akan selalu berpikir perjalanan itu jauh dan mahal dan sulit, sehingga potensi daerah tidak akan berkembang," ia mengungkapkan.
Targetkan Pembentukan Sebelum Akhir Masa Jabatan
Elisa menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah harus diperjuangkan bersama-sama sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga menyatakan akan menjalin komunikasi intensif dengan Bupati Sorong Selatan untuk menyusun dokumen pemekaran DOB Imeko secara lengkap dan tepat sasaran.
"Karena keputusan DPRK setempat dan bupati harus masuk dalam proses ini. Kami juga akan merevisi dokumen kajian yang sebelumnya masih berada di Provinsi Papua Barat," jelasnya.
Elisa Kambu menegaskan bahwa calon DOB Imeko harus terbentuk sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur Papua Barat Daya berakhir.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
