Pantau - Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi instrumen kunci bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan delapan program prioritas atau Asta Cita.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan hal tersebut saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra terhadap RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
RAPBN 2026 merupakan RAPBN pertama pada masa pemerintahan Prabowo dan menjadi kesempatan awal dalam mewujudkan visi Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
"Dengan optimisme yang realistis, setiap rupiah APBN TA 2026 kita pastikan tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat dan lompatan menuju Indonesia Emas 2045," ujar Danang.
Delapan Program Prioritas Presiden Prabowo
Danang menjelaskan delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberian makan bergizi gratis, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Ia menilai seluruh program tersebut bersifat konkret dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen terhadap PDB atau Rp638,8 triliun.
Desain defisit primer mendekati nol pada angka Rp39,4 triliun dinilai menunjukkan pengelolaan fiskal yang semakin sehat.
"Bila merujuk tren tiga tahun terakhir, defisit primer terus turun dari Rp154,9 triliun pada 2023 menjadi Rp87,3 triliun di 2024. Ini menunjukkan APBN on-the-track dan disiplin fiskal konsisten berada di bawah 3 persen sebagaimana amanat undang-undang," tegas Danang.
Fraksi Gerindra juga menyambut baik harapan Presiden agar APBN di tahun-tahun mendatang dapat mencapai posisi tanpa defisit.
Dorongan Efisiensi dan Insentif Selektif
Pemerintah disebut tidak merencanakan pengenaan pajak baru pada 2026, melainkan lebih menitikberatkan pada reformasi administrasi serta efisiensi belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Danang mengingatkan agar pemberian insentif fiskal dalam RAPBN 2026 dilaksanakan secara hati-hati dan selektif.
"Prioritaskan insentif afirmatif bagi pelaku kecil dan UMKM. Seleksi sektornya harus ketat agar dana benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, celah penggelapan pajak terutama di sektor ekstraktif harus ditutup," pungkas Danang.
- Penulis :
- Arian Mesa
