Pantau - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa sinergi lintas pihak menjadi kunci dalam memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), khususnya bagi pekerja informal yang selama ini masih minim perlindungan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Public Expose BPJS Ketenagakerjaan yang digelar bersama LAZNAS dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (19/8/2025), dan dihadiri oleh 1.000 penerima manfaat.
Yassierli mengungkapkan bahwa pekerja informal menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses jaminan sosial, mulai dari skema iuran yang belum fleksibel, rendahnya literasi, hingga minimnya insentif untuk mendaftar secara mandiri.
"Baru sekitar 11,99 persen pekerja informal yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan sosial bukan beban, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja," ungkapnya.
Kolaborasi Multipihak dan Inovasi Skema Perlindungan
Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan Jamsostek mencapai 99,5 persen pada tahun 2045, sejalan dengan visi Universal Social Protection.
Yassierli menekankan pentingnya sinergi multipihak yang mencakup pemerintah daerah, asosiasi, serikat pekerja, hingga pelaku UMKM.
"Gotong royong adalah DNA bangsa kita. Dengan memperluas kemitraan, menghadirkan skema iuran fleksibel, serta memperkuat edukasi di tingkat komunitas, kita bisa mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia," ia menambahkan.
Digitalisasi layanan juga menjadi fokus utama untuk mempermudah akses pendaftaran dan pembayaran iuran, termasuk melalui QRIS dan dompet digital.
Yassierli menyebut bahwa kampanye publik berbasis komunitas dengan pendekatan sederhana terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya jaminan sosial.
"Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah berkomitmen menghadirkan perlindungan yang cepat, santunan yang tepat, dan layanan yang mudah diakses agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial semakin meningkat," jelasnya.
Gerakan Nasional dan Pembagian Peran Strategis
Program perluasan Jamsostek ini akan dikembangkan menjadi gerakan nasional dengan target menjangkau ratusan ribu pekerja informal di seluruh Indonesia.
Yassierli menjelaskan pembagian peran dalam gerakan ini, di mana Kemnaker bertanggung jawab pada sisi kebijakan dan regulasi, Kementerian Agama menjangkau komunitas umat, sementara BPJS Ketenagakerjaan fokus pada penguatan layanan, sosialisasi, dan capacity building.
Tantangan utama menurutnya adalah masih kurangnya sosialisasi, padahal manfaat Jamsostek sangat konkret dalam kehidupan para pekerja.
"Ketika risiko terjadi, negara hadir memberikan perlindungan karena mereka aktif membayar iuran," katanya.
Yassierli berharap Jamsostek dapat menjadi jaring pengaman nyata bagi para pekerja dan keluarganya di masa depan.
Ia juga menegaskan perlunya memperluas kolaborasi dan menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan cakupan kepesertaan.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan IZI dalam program perlindungan sosial, dan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi.
"Inovasi diperlukan melalui pengembangan paket program, penguatan sosialisasi, dan peningkatan kapasitas layanan," tegasnya.
"Kami berharap kolaborasi lintas lembaga ini semakin diperkuat, sehingga cita-cita meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera terwujud," tutup Yassierli.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
