Ahok Tanggapi Isu Kenaikan Gaji DPR: Transparansi Anggaran Jadi Kunci

Pantau - Mantan anggota DPR RI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi isu kenaikan gaji anggota DPR RI dengan menekankan pentingnya transparansi anggaran negara agar masyarakat mengetahui penggunaan pajak yang dibayarkan.

Ahok Dorong Transparansi Anggaran

Ahok menilai tidak masalah jika anggota DPR maupun pejabat negara digaji tinggi, asalkan disertai keterbukaan anggaran dan profesionalisme dalam bekerja.

"Kalau saya anggota Dewan, mau gaji Rp1 miliar sebulan saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana saja," ungkapnya.

Ia juga meminta agar para anggota DPR terbuka soal kinerjanya, sehingga publik dapat menilai seberapa besar kontribusi mereka terhadap negara.

Menurut Ahok, seseorang yang profesional memang pantas dibayar dengan gaji besar, tetapi harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi.

"Jangan cuma mau terima gaji. Terima gaji Rp1 miliar juga nggak apa-apa. Menteri mau gaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah," tegasnya.

Penjelasan DPR Soal Tunjangan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok anggota DPR RI.

Menurutnya, yang ada hanya tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sudah tidak tersedia.

"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta, dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," jelas Adies.

Selain tunjangan rumah, anggota DPR bisa menerima gaji hampir Rp70 juta per bulan yang terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, serta tunjangan lainnya.

Adies menegaskan bahwa penyesuaian hanya terjadi pada tunjangan-tunjangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup saat ini.

Ia menambahkan, gaji pokok anggota DPR RI sudah tidak naik selama 15 tahun, dan para legislator memahami kondisi efisiensi yang saat ini diberlakukan pemerintah.