Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk melakukan relaksasi terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Instruksi ini bertujuan agar kebijakan pajak tidak membebani masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini.
“Memang PBB ini krusial untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan. Tapi jangan lupa, adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini esensinya untuk memfasilitasi kehidupan dan program yang mensejahterakan masyarakat,” kata Khofifah.
Prinsip Keadilan dan Gotong Royong Jadi Dasar Kebijakan
Khofifah menegaskan bahwa kebijakan relaksasi ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial serta filosofi gotong royong yang menjadi ruh pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban memastikan kebijakan yang diterapkan di daerah tidak menambah beban masyarakat.
“Maka, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebijakan dan kebajikan. Setiap kepala daerah harus punya kemampuan, kebaikan, dan kompetensi untuk mencari titik tengah yang tidak akan memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Relaksasi PBB-P2 ini berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan mempertimbangkan kondisi fiskal masyarakat setempat.
Pemungutan PBB sendiri merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Khofifah juga menyatakan bahwa ia bersama Wakil Gubernur akan terus memantau kondisi di tiap daerah guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan adil dan efektif.
“Saya dan Pak Wagub masih akan terus memantau dan memonitor data setiap daerah satu-satu. Tapi seperti di Jombang ini kita jadikan evaluasi karena perhatian publik tinggi sekali ke sana,” ungkap Khofifah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
