Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai program-program Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato kenegaraan sangat realistis dan relevan dengan tantangan besar yang dihadapi Indonesia.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Himbara di ruang Komisi VI DPR RI.
Program Presiden Dinilai Realistis
"Banyak pihak menilai program Presiden tidak realistis. Namun menurut saya, justru sangat realistis. Kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja kita lihat di Eropa Timur masih terjadi gejolak, Timur Tengah belum stabil, bahkan di kawasan Asia Tenggara kita melihat potensi konflik. Kalau kita tidak lebih cerdas menjaga kepentingan nasional, tentu ini akan menjadi masalah serius bagi Indonesia," ungkap Gde Sumarjaya Linggih.
Ia menegaskan Presiden Prabowo sudah jelas dalam mitigasi tantangan global, terutama lewat fokus pada ketahanan pangan dan energi.
"Dua hal ini adalah fondasi utama bagi bangsa. Jika salah kelola, dampaknya sangat berbahaya. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar, bisa menjadi pendorong utama kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Selain itu, ia menilai program hilirisasi dan hibridisasi yang ditekankan Presiden akan menggeliatkan perekonomian nasional.
Peran Danantara dan Himbara
Gde juga menyoroti pembentukan Danantara yang dianggap sebagian pihak membebani, namun menurutnya justru sebaliknya.
"Saya melihat justru sebaliknya. Selama ini, BUMN kita lambat dan tidak fleksibel karena terikat birokrasi anggaran. Dengan adanya Danantara, khususnya Himbara diharapkan bisa lebih gesit, atraktif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam dunia usaha," katanya.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyinggung potensi aset Danantara yang mencapai 1.000 miliar dolar AS.
Dengan estimasi ROI 5 persen, nilai tambahnya bisa mencapai sekitar Rp800 triliun.
Angka itu dinilai signifikan sehingga Himbara harus benar-benar mempersiapkan tindak lanjut arahan Presiden.
"Apalagi dalam RAPBN sudah disiapkan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi nasional," ucap Gde.
Ia menekankan tujuan utama kebijakan Presiden adalah menurunkan ketimpangan (gini ratio) dan menghadirkan pemerataan ekonomi.
"Selama ini, keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di Jakarta. Dengan adanya kebijakan ini, saya berharap muncul pelaku-pelaku ekonomi baru dari daerah sehingga ekonomi kita bisa tumbuh lebih merata dan berkeadilan," jelasnya.
Ia meminta Himbara dan Komisi VI lebih intensif melakukan rapat serta konsolidasi untuk memastikan kebijakan Presiden terimplementasi.
"Program Presiden ini sangat bagus secara konsep. Tantangannya sekarang: apakah mampu diimplementasikan dengan baik di lapangan. DPR akan terus mengawal agar tujuan besar ini bisa tercapai," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
