Pantau - Kemenko Polhukam Republik Indonesia menegaskan fokus pemantauan praktik politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang digelar Rabu, 27 Agustus 2025.
Pemantauan Pilkada Ulang oleh Desk Pilkada Serentak
"Kementerian dan lembaga desk penyelenggara pilkada serentak tahun lalu memantau penyelenggaraan pilkada ulang tahun ini," kata Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan Letjen Purn Yoedhi Swastanto di Pangkalpinang, Selasa.
Kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Pilkada Serentak 2025 terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenkomdigi, Kemendagri, BIN, Bawaslu, TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Mereka bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
"Pemantauan ini untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran netralitas ASN, politik uang dan lainnya yang akan mengganggu pemilihan bupati dan wali kota pada pilkada ulang ini," ungkap Yoedhi.
Ia menegaskan apabila ditemukan politik uang maupun ASN tidak netral maka akan ditindak sesuai aturan agar menimbulkan efek jera.
"Kita akan menindak tegas karena prilaku politik uang dan ASN tidak netral ini merusak tatanan berdemokrasi bangsa ini," tegasnya.
Dukungan Pemerintah dan Harapan Demokrasi
Selain pengawasan, pemerintah pusat memastikan kesiapan teknis pilkada ulang, termasuk distribusi logistik.
Pemerintah juga memfasilitasi kebutuhan anggaran, layanan kesehatan, serta pengamanan dari TNI dan Polri, sementara badan adhoc penyelenggara bertugas memastikan kesiapan teknis di lapangan.
"Jika semua berjalan baik bisa mencerminkan pemimpin yang kita pilih nanti terbaik juga karena semua hasil pemilihan dari masyarakat dan pilkada ulang sangat tergantung dari penyelenggara dan partisipasi masyarakat," ujarnya.
Yoedhi menambahkan, Menko Polhukam memberikan penekanan agar pilkada ulang berlangsung aman, tertib, lancar, dan sesuai aturan dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi.
"Menko Polhukam menekankan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kesadaran berdemokrasi, karena kewajiban pemerintah memberi dukungan, menjaga netralitas dan keamanan harus berjalan aman dan lancar," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
