Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran konten-konten provokatif hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) di media sosial yang berpotensi merusak ruang demokrasi.
Ia menyebutkan bahwa konten-konten tersebut bersifat hoaks dan tidak mencerminkan kejadian nyata, serta dapat mengaburkan aspirasi publik yang sebenarnya.
Angga mencontohkan beredarnya konten AI yang memanipulasi situasi unjuk rasa di depan Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, pada Senin (25/8), yang dinilai telah mengganggu substansi gerakan massa aksi.
"Fenomena DFK (disinformasi, fitnah, kebencian) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang mohon maaf ya, yang DFK tadi", ungkap Angga dalam jumpa pers di Kantor PCO RI, Jakarta, Selasa malam (26/8).
Pemerintah Minta Platform Lebih Aktif Deteksi Konten AI
Dalam pertemuannya bersama Kepala PCO Hasan Nasbi dan jajaran Kementerian Kominfo, Angga menyampaikan pentingnya sinergi dalam menjaga ruang digital dari manipulasi konten berbasis AI.
Ia menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi sarana adu domba, terlebih jika dikuasai oleh kelompok penyebar kebencian dan disinformasi.
"Diskusi kami dengan Kepala PCO (Hasan Nasbi) dengan Pak Dirjen di situ, di situlah keprihatinan kita. Kita nggak mau masyarakat disesatkan dengan informasi-informasi yang tidak benar, dan negara mempunyai instrumen hukum untuk menegakkan itu", ujarnya.
Pemerintah, kata Angga, telah mendorong platform media sosial agar lebih proaktif dalam mengenali dan menghapus konten manipulatif AI secara otomatis melalui sistem mereka.
"Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak bener, oh ini palsu, harusnya sudah bisa langsung by system mereka udah langsung di-take down", tegasnya.
Ia menekankan bahwa tindakan penghapusan konten manipulatif bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan langkah menjaga kualitas demokrasi.
"Di sini kita tekankan sekali lagi kepada platform untuk juga memiliki sistem untuk menindak ini. Kita nggak mau demokrasi kita diciderai dengan hal-hal yang palsu, dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata real-nya tidak ada kan. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan (seolah-olah kejadian baru)", jelasnya.
Pemerintahan Prabowo Berkomitmen Menjaga Demokrasi
Angga juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, termasuk di ruang digital.
Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi yang sehat.
"Pak Prabowo sudah melalui pemilu berapa kali. Saya pribadi menjadi pelaku di dunia sosial media bareng teman-teman media sudah berapa tahun. Nggak ada saya pernah melaporkan siapa atas tuduhan apa. Enggak. Bagi kami ya, kritik itu kita terima, dan itu menjadi sebuah koreksi, dan masukan buat kami", ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
