Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah guna mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen Pemprov Jateng dan Kesiapan Infrastruktur
Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menyampaikan dorongan tersebut dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang, pada Selasa (26/8/2025).
"Saya kira pertemuan kita saat ini adalah bagaimana kita semakin meneguhkan komitmen kita semua untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam implementasi program-program prioritas Presiden khususnya program makan bergizi gratis pada saat ini", ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki arti strategis dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat sejak dini.
Menurut Noudy, pembangunan SPPG menjadi fondasi untuk menciptakan generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing global.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen tinggi melalui pengusulan 134 titik pembangunan SPPG, melebihi target minimal tiga titik per kabupaten/kota.
Beberapa daerah bahkan mengajukan lebih dari empat lokasi.
Kemendagri akan melakukan verifikasi lapangan agar lokasi-lokasi tersebut memenuhi kriteria umum dan teknis, termasuk kesiapan lahan, status sertifikat, akses jalan, kesesuaian tata ruang, serta ketersediaan air bersih dan listrik.
Target Operasional SPPG pada Desember 2025
Monev dilakukan oleh dua tim besar: Tim BSKDN yang mencakup 18 daerah dan tim dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang mencakup 17 daerah di Jawa Tengah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran pembangunan, sedangkan operasional SPPG akan mendapat dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Noudy menekankan bahwa percepatan penyediaan lahan menjadi elemen krusial agar pembangunan fisik bisa segera dimulai.
"Dan sesuai dengan arahan Pak Mendagri kalau semuanya berjalan lancar pada bulan September sudah akan mulai pembangunan setelah melalui proses tentunya. Tender atau apapun sesuai dengan peraturan pendukungan, dan diperkirakan pada bulan Desember itu sudah bisa operasional", jelasnya.
Ia menutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus bersinergi.
"Bapak/Ibu kami mengajak untuk kita semua sama-sama bersinergi untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam pembangunan SPPG", tegas Noudy.
- Penulis :
- Aditya Yohan
