Pantau - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. E. Aminudin Aziz, di Gedung Nusantara I DPR RI, untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026.
Bahas Rencana Anggaran dan Dana Alokasi Khusus
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti alokasi anggaran Perpusnas RI sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) yang ditetapkan sebesar Rp377,9 miliar.
Dalam kesempatan itu, turut dibahas usulan tambahan sebesar Rp657,6 miliar untuk mendukung program prioritas nasional maupun non-prioritas, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) guna memperkuat literasi nasional.
Hetifah menegaskan komitmen Komisi X dalam memperjuangkan peningkatan anggaran Perpusnas agar mampu menjalankan fungsi strategisnya.
Menurutnya, perpustakaan memiliki peran vital dalam meningkatkan budaya literasi, daya saing bangsa, serta akses masyarakat terhadap pengetahuan.
"Kalau alokasi anggaran untuk perpustakaan minim, daya saing bangsa akan menurun. Karena itu, Komisi X mendorong dukungan lebih besar agar perpustakaan bisa berperan optimal sebagai pusat ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat," ungkap Hetifah.
Perpustakaan Harus Menjangkau Daerah 3T
Hetifah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperkuat gerakan literasi nasional.
"Komisi X mendorong agar perpustakaan tidak hanya hadir di kota-kota besar, tapi juga benar-benar menjangkau masyarakat di daerah 3T dan wilayah marginal," tegasnya.
Ia meminta agar program-program Perpusnas diarahkan pada peningkatan layanan yang dapat langsung dirasakan masyarakat, seperti kualitas koleksi, sarana prasarana, serta pelayanan yang lebih proaktif.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta yang dianggap simbol penting dalam memperkuat literasi bangsa.
- Penulis :
- Shila Glorya
