billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Tujuh RSUD Jateng Siap Jalankan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Tujuh RSUD Jateng Siap Jalankan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
Foto: Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan jajaran direktur RSUD saat "The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME)" di Jakarta (sumber: Pemprov Jateng)

Pantau - Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menjalankan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based specialist education) guna memperbanyak jumlah dokter spesialis di Indonesia.

Terobosan Baru Pendidikan Dokter Spesialis

Direktur RSUD dr Moewardi Surakarta, dr Zulfachmi Wahab, menyebut program hospital based specialist education sebagai langkah penting dalam percepatan penambahan tenaga medis.

"Selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan oleh universitas. Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jateng punya tujuh rumah sakit yang siap mendukung percepatan ini," ungkapnya dalam The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Jakarta.

Tujuh RSUD yang dimaksud yakni RSUD dr Moewardi (Surakarta), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr Rehatta (Jepara), RSJD dr Amino Gondohutomo (Kota Semarang), RSJD dr Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr RM Soedjarwadi (Klaten), serta RSUD dr Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Kota Semarang).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik terobosan ini.

"Hari ini penyamaan persepsi dengan narasumber internasional jadi penting. Kami di Jateng sudah ada dua rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto," ujarnya.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Harapan ke Depan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan transformasi kesehatan harus dilakukan agar layanan menjadi mudah, berkualitas, dan terjangkau.

"Di akhir 2022 hanya ada sembilan rumah yang bisa lakukan operasi itu. Mereka harus menunggu beberapa bulan untuk operasi itu. Per kemarin sudah ada 25 provinsi, harapannya 2027 sudah 34 provinsi, jadi nggak harus antri untuk dapat layanan operasi bypass jantung," katanya.

Dalam konferensi tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International kepada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama.

Selain itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menandatangani kesepakatan bersama mengenai pemerataan layanan kesehatan.

Pemerintah berharap langkah ini dapat mengatasi kesenjangan tenaga spesialis sekaligus memperluas akses layanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

Penulis :
Shila Glorya