Pantau - Sebanyak 120 pelajar dicegah oleh pihak kepolisian saat hendak mengikuti demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
Pelajar tersebut diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial, meski tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aksi buruh yang digelar secara resmi oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB).
"Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke Gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa," ujar pihak kepolisian.
Pelajar Diamankan di Sejumlah Titik Jabodetabek
Para pelajar diamankan dari berbagai wilayah oleh jajaran Polres, baik di jalan maupun di titik-titik pemberangkatan.
Berikut rincian jumlah pelajar yang dicegah:
- Polres Kabupaten Bekasi: 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.
- Polres Metro Kota Bekasi: 29 pelajar asal Cirebon dan Purwakarta.
- Polres Metro Tangerang Kota: 11 pelajar asal Serang, Banten.
- Polres Metro Depok: 7 pelajar yang hendak ikut ke Jakarta.
- Polres Metro Jakarta Pusat: 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur dicegah dalam perjalanan ke DPR.
"Bisa dibayangkan itu laporan terakhir pukul 08.30 WIB, ya, jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing," ujar petugas.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar mendapatkan ajakan dari media sosial.
"Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Beberapa pelajar masih mengenakan seragam sekolah lengkap, bahkan diduga tidak meminta izin dari orang tua atau sengaja membolos.
Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya pelajar yang membawa senjata tajam saat hendak bergabung ke lokasi aksi.
Untuk mencegah hal serupa, penjagaan dan penyisiran diperketat di sekitar area DPR/MPR.
Aksi Buruh Fokus pada Tuntutan Ekonomi dan Hukum
Aksi buruh dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, serta diikuti ribuan massa dari wilayah Jabodetabek.
Aksi ini juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Para buruh menyuarakan enam tuntutan utama:
- Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), serta naikkan UMP 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Hentikan PHK dan bentuk Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan: naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak untuk perempuan menikah.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi.
- Revisi RUU Pemilu untuk desain ulang sistem Pemilu 2029.
Pengamanan Diperketat, Ribuan Personel Dikerahkan
Untuk pengamanan aksi, Polda Metro Jaya menurunkan total 4.531 personel gabungan.
Rinciannya sebagai berikut:
- 2.174 personel dari Polda Metro Jaya.
- 1.725 personel BKO dari unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub DKI.
- 632 personel dari jajaran Polres.
Langkah ini diambil guna menjaga ketertiban umum dan memastikan aksi buruh berjalan aman tanpa penyusupan unsur yang tidak berkepentingan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
