Pantau - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan meski anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 dipangkas sebesar Rp269 triliun.
Dana Prioritas Langsung ke Masyarakat
Fikri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp1.376,9 triliun yang dialokasikan melalui berbagai program prioritas untuk menjangkau langsung masyarakat.
"Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah," ungkapnya.
Dana pembangunan tidak lagi sepenuhnya disalurkan melalui kas daerah, melainkan diarahkan ke program strategis kementerian dan lembaga pusat guna menjaga kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program yang diprioritaskan antara lain sektor bantuan sosial dengan alokasi Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rp43,8 triliun untuk Kartu Sembako (BPNT), serta Rp69 triliun untuk Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Di bidang pendidikan dan kesejahteraan, pemerintah menyiapkan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, Rp63,6 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, serta beasiswa lainnya, dan Rp27,9 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat serta Sekolah Unggul Garuda.
Sementara di sektor infrastruktur, dana Rp24,3 triliun dialokasikan untuk preservasi jalan dan jembatan, Rp48,7 triliun untuk perumahan, serta Rp12 triliun untuk pembangunan bendungan dan irigasi.
Program lain juga termasuk subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp381,3 triliun, subsidi non-energi seperti pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp108,8 triliun, serta Program Lumbung Pangan senilai Rp22,4 triliun.
Pemerataan dan Peran Daerah
Fikri menegaskan bahwa berbagai program ini diyakini mampu memastikan masyarakat tidak terdampak langsung oleh penurunan anggaran TKD.
Ia menyoroti upaya pemerataan yang lebih adil, terutama karena biaya per kapita masyarakat di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan di Jawa.
"Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta, nah kalau di Papua Rp12 juta," kata Fikri.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar bersikap bijak dalam mengelola fiskal dan tidak membebani masyarakat.
"Silakan Pemda untuk menaikkan celah fiskal daerah dengan cara menaikkan PAD. Namun jangan melalui pendapatan yang membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah, tapi silakan dari dua unsur lain, yakni dari laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah," tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah lebih aktif mencari informasi terkait program kementerian dan lembaga agar masyarakat di daerah bisa mengakses manfaat yang tersedia.
- Penulis :
- Arian Mesa
