Pantau - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan bahwa pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp269 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan menghambat pembangunan di daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1.376,9 triliun melalui berbagai program prioritas yang langsung menyasar masyarakat di daerah.
“Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah,” ujarnya.
Program Prioritas Langsung Sentuh Rakyat
Dana pembangunan kini tidak lagi dialirkan sepenuhnya melalui kas daerah, melainkan melalui program strategis kementerian dan lembaga pusat.
Beberapa program prioritas yang telah dirinci Fikri antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun
- Kartu Sembako (BPNT): Rp43,8 triliun
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
- Program Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun
- PIP/KIP Kuliah/Beasiswa lainnya: Rp63,6 triliun
- Dana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
Sektor infrastruktur dan pemerataan juga mendapatkan alokasi signifikan:
- Preservasi Jalan dan Jembatan: Rp24,3 triliun
- Perumahan: Rp48,7 triliun
- Bendungan dan Irigasi: Rp12 triliun
- Untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan, bantuan lainnya disiapkan:
- Subsidi Energi dan Kompensasi: Rp381,3 triliun
- Subsidi Non Energi (pupuk dan KUR): Rp108,8 triliun
- Program Lumbung Pangan: Rp22,4 triliun
Fikri menegaskan bahwa melalui program-program tersebut, masyarakat tidak akan merasakan dampak langsung dari penurunan TKD.
Pemerataan dan Imbauan untuk Pemda
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, dengan menyebut bahwa perhitungan biaya per kapita telah menunjukkan disparitas signifikan antarwilayah.
“Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta, nah kalau di Papua Rp12 juta,” ungkapnya.
Fikri mengimbau pemerintah daerah agar bijak dalam mengelola fiskal, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
“Silakan Pemda untuk menaikkan celah fiskal daerah dengan cara menaikkan PAD. Namun jangan melalui pendapatan yang membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah, tapi silakan dari dua unsur lain, yakni dari laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah,” tambahnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
