Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan komitmennya untuk mengawasi agar subsidi energi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram, benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Putri Zulhas juga memastikan bahwa program elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan berjalan sesuai target, guna menjaga ketahanan energi nasional serta meringankan beban rakyat kecil.
“Komisi XII tidak hanya membahas angka-angka tersebut, tetapi juga memastikan kebijakan energi dijalankan tepat sasaran,” tegasnya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Anggaran Subsidi Energi Naik, BBM dan LPG Tetap Prioritas
Dalam rapat tersebut, Kementerian ESDM menetapkan proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 70 per barel, dengan target lifting migas sebesar 1,59 juta BOEPD.
Komisi XII dan Kementerian ESDM juga menyepakati sejumlah asumsi dasar sektor energi untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026, termasuk peningkatan alokasi anggaran subsidi listrik yang mencapai Rp101,72 triliun.
“Subsidi harus berpihak pada rakyat kecil, sementara program elektrifikasi dan energi terbarukan harus terus ditingkatkan demi masa depan ketahanan energi kita,” ujar Putri Zulhas.
Untuk BBM bersubsidi, volume ditetapkan sebesar 19,162 juta kiloliter, terdiri dari:
- Minyak tanah: 0,526 juta kiloliter
- Minyak solar: 18,636 juta kiloliter
- Volume subsidi untuk LPG 3 kilogram disepakati sebesar 8,31 juta metrik ton.
- Subsidi tetap untuk minyak solar ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter.
- Selain itu, pemerintah juga menetapkan anggaran cost recovery migas sebesar USD 8,5 miliar sebagai bagian dari kebijakan fiskal energi tahun depan.
Komisi XII DPR menegaskan bahwa seluruh subsidi dan kebijakan energi tersebut harus diawasi secara ketat, agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara secara tidak efisien.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
