billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

Presiden Prabowo dan Pimpinan Parpol Sepakat Cabut Tunjangan DPR, Serukan Dialog Damai dan Jaga Persatuan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Presiden Prabowo dan Pimpinan Parpol Sepakat Cabut Tunjangan DPR, Serukan Dialog Damai dan Jaga Persatuan
Foto: (Sumber: Presiden RI Prabowo Subianto didampingi delapan ketua umum partai politik di parlemen hingga ketua DPR RI dan Ketua MPR menyampaikan pernyataan bersama terkait situasi demonstrasi. Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). (ANTARA/Andi Firdaus))

Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama delapan ketua umum partai politik di DPR RI menyampaikan pernyataan bersama terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Presiden didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Turut hadir pula para pimpinan partai politik nasional, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Khalid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).

Pemerintah Tegaskan Transparansi, Parpol Ambil Tindakan Tegas

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa aparat yang terbukti melakukan pelanggaran saat pengamanan demonstrasi tengah diperiksa secara internal oleh Polri.

"Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," tegasnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat masyarakat selama sesuai dengan konstitusi dan aturan internasional.

Namun, ia menekankan bahwa tindakan anarkis, penjarahan, perusakan fasilitas umum, hingga upaya makar tidak akan ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Menanggapi situasi yang berkembang, para pimpinan partai politik menyepakati langkah internal berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru yang memperkeruh keadaan.

Selain itu, DPR juga menyetujui pencabutan sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Seruan Dialog dan Penjagaan Persatuan Bangsa

Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat.

Langkah ini ditujukan agar aspirasi dari tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil dapat tersampaikan secara damai dan konstruktif.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terpancing provokasi serta tetap menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik yang menghangat.

"Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum," seru Presiden di akhir pernyataannya.

Penulis :
Aditya Yohan

Terpopuler