Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah bersama pimpinan partai politik di parlemen telah sepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi para legislator.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025, sebagai respons atas gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tegas Prabowo.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat atas tuntutan publik dan mahasiswa yang menyuarakan keberatan terhadap fasilitas berlebih yang dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
DPR Akan Buka Dialog Langsung dengan Masyarakat
Presiden juga menegaskan bahwa DPR RI akan membuka ruang dialog secara langsung dengan elemen masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil.
"Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung," ujar Prabowo.
Usulan-usulan lain dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi resmi yang akan diterima langsung oleh DPR RI.
"Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI," tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum partai politik serta sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut:
- Ketua MPR RI Ahmad Muzani
- Ketua DPR RI Puan Maharani
- Ketua DPD RI Sultan Najamudin
- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
- Sekjen PKS Muhammad Khalid
- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia
- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Langkah-langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan parlemen mulai merespons tuntutan rakyat secara konkret melalui reformasi kebijakan internal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
