HOME  ⁄  Nasional

Dampak Unjuk Rasa Meluas, Sejumlah Daerah Terapkan PJJ dan MUI Serukan Hentikan Penjarahan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Dampak Unjuk Rasa Meluas, Sejumlah Daerah Terapkan PJJ dan MUI Serukan Hentikan Penjarahan
Foto: (Sumber: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh. ANTARA/HO-MUI/am.)

Pantau - Sejumlah pemberitaan humaniora menjadi sorotan pada Minggu, 31 Agustus 2025, menyusul dampak aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Beberapa kota memutuskan untuk meliburkan sekolah atau menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah antisipatif terhadap situasi yang terus berkembang.

Kota-Kota Terapkan PJJ dan Liburkan Sekolah

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah tingkat SD, SMP, dan madrasah, baik negeri maupun swasta, pada Senin, 1 September 2025.

Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan akibat unjuk rasa yang terjadi di kota tersebut.

Langkah serupa juga diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat, yang menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi puluhan sekolah di sekitar titik lokasi unjuk rasa.

Penerapan PJJ di Bandung menyusul penetapan status siaga satu keamanan di wilayah kota.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun segera menggelar rapat khusus.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, guna membahas potensi penerapan PJJ secara lebih luas di daerah terdampak aksi demonstrasi.

MUI Imbau Setop Penjarahan, Budiman: Presiden Ingin Tebus Dosa Sosial

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menyerukan penghentian aksi penjarahan yang terjadi di beberapa wilayah selama gelombang unjuk rasa berlangsung.

"Setop penjarahan, itu bentuk pelanggaran hukum," tegasnya.

MUI mengingatkan masyarakat bahwa aksi-aksi yang merusak dan melanggar hukum hanya akan memperkeruh keadaan dan merugikan banyak pihak.

Sementara itu, Aktivis 98 yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi sosial saat ini.

"Presiden Prabowo Subianto ingin menebus dosa sosial bangsa yang selama ini menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan," ungkap Budiman.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen pemerintah dalam menangani akar permasalahan sosial di tengah gejolak yang sedang terjadi.

Penulis :
Aditya Yohan