Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penindakan tegas terhadap aksi unjuk rasa harus tetap dilaksanakan sesuai prinsip hak asasi manusia.
Penegasan Prinsip HAM dalam Instruksi Presiden
Pigai meminta aparat negara agar dalam menangani demonstrasi tidak menggunakan kekuatan berlebihan.
"Tindakan tegas sebagaimana disampaikan Presiden yang diambil harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar HAM internasional," ungkapnya.
Ia menyoroti pernyataan pers terbuka Presiden Prabowo pada Minggu, 31 Agustus, yang merujuk pada dokumen HAM internasional dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Menurutnya, pernyataan Presiden tersebut menegaskan sikap negara yang menghormati aspek HAM, termasuk kebebasan berpendapat dan aspirasi warga.
"Negara juga menghormati seluas-luasnya hak untuk berkumpul secara damai," katanya.
Ajakan Damai dan Langkah Kementerian HAM
Pigai mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tidak melawan hukum, dan tetap berpegang pada prinsip HAM.
Ia meyakini Presiden Prabowo melalui program pemerintahannya sedang melakukan langkah transformasi bangsa demi keadilan sosial.
Kementerian HAM, lanjut Pigai, membuka layanan pengaduan masyarakat melalui pusat panggilan 150145 pada pukul 08.00–21.00 WIB.
Selain itu, kementerian juga membentuk tim pemantauan kondisi terkini untuk memastikan perlindungan HAM, terutama bagi korban tewas, luka-luka, maupun peserta aksi yang ditahan.
"Khusus korban ditahan, Kementerian HAM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian agar penanganannya sesuai prinsip dan standar HAM," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
