Pantau - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan langkah konkret untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung mulai 2026.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI
Dody menegaskan proyek normalisasi Kali Ciliwung akan berjalan setelah seluruh proses penetapan lokasi (penlok) diselesaikan oleh Pemprov DKI.
"Normalisasi Kali Ciliwung sudah kita buat berkali-kali, misalnya pada 2026 dari sisi PU akan mulai kerja, karena dari penetapan lokasi segala macam, Pak Gubernur sudah mulai selesaikan," ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan pihaknya sudah menandatangani empat penlok untuk pembebasan lahan.
"Kami sudah konsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan juga PUPR. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan," ujarnya.
Pramono menambahkan normalisasi Ciliwung merupakan prioritas Pemprov DKI sebagai langkah jangka menengah dalam mengurangi banjir di ibu kota.
Ia sebelumnya menegaskan Sungai Ciliwung menyumbang 40 persen penyebab banjir Jakarta.
Rencana Pembebasan Lahan dan Anggaran
Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta per Juli 2025, panjang tanggul yang direncanakan mencapai 33,69 kilometer.
Dari jumlah tersebut, 17,14 kilometer telah dinormalisasi dan 16,55 kilometer sisanya belum tersentuh pekerjaan.
Sebanyak 14 lokasi ditetapkan sebagai prioritas pembebasan lahan hingga 2027, meliputi Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, Balekambang, Gedong, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur, dan Tanjung Barat.
Empat lokasi yang sudah mendapat penetapan resmi adalah Cawang, Cililitan, Pengadegan, dan Rawajati.
Kepala Dinas SDA DKI Ika Agustin Ningrum menjelaskan anggaran proyek normalisasi mencapai Rp98 miliar pada Mei 2025.
"Kemungkinan akan kita tambah (anggarannya) dan progres pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan," ucapnya.
Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo, namun sempat terhambat akibat penolakan warga bantaran sungai serta belum tuntasnya relokasi.
- Penulis :
- Shila Glorya
